Archive

Archive for the ‘Diklat’ Category

DIKLAT ANALISIS JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

July 18, 2012 Leave a comment

Seiring makin kokohnya desentralisasi dan otonomi daerah maka diperlukan peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang memadai dan salah satu komponen peningkatan kapasitas di daerah adalah  Pengembangan SDM atau Diklat bagi pejabat struktural di daerah. Untuk itu suatu analisis jabatan atau analisis pekerjaan sangat diperlukan untuk menempatkan pegawai yang tepat dengan diskripsi pekerjaannya. Analisis jabatan merupakan proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan  pengkajian data jabatan menjadi informasi jabatan dalam rangka pendayagunaan aparatur pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah maka kami mengundang bapak/ibu untuk hadir dan mengikuti Diklat Analisis Jabatan Pegawai Negeri Sipil, yang akan dilaksanakan pada :

JADWAL BIMTEK SEMESTER II :

 

KEGIATAN DILAKSANAKAN DI JAKARATA

 

Angkatan I : Rabu – Jum’at, 10 – 12 Juli 2013

 

Angkatan II : Rabu – Jum’at, 24 – 26 Juli 2013

 

Angkatan III : Rabu – Jum’at, 28 – 30 Agustus 2013

 

Angkatan IV : Rabu – Jum’at, 11 – 13 September 2013

 

Angkatan V : Rabu – Jum’at, 25 – 27 September 2013

Angkatan VI : Rabu – Jum’at, 9 – 11 Oktober 2013

Angkatan VII : Rabu – Jum’at, 23 – 25 Oktober 2013

Angkatan VIII : Rabu – Jum’at, 6 – 8 November 2013

Angkatan IX : Rabu – Jum’at, 27 – 29 November 2013

Angkatan X : Rabu – Jum’at, 11 – 13 Desember 2013

BIAYA KONTRIBUSI SEMESTER II :

PAKET A (MENGINAP)                            : Rp. 4.500.000,- 

PAKET B (TIDAK MENGINAP)          : Rp. 3.750.000,-

INFORMASI DAN PENDAFTARAN :
LEMBAGA STUDI MANAJEMEN ANGGARAN PUBLIK
Telp : 021.43900472, 43900460 Fax : 021.43900472
HP : 0813.8588.3148, 0858.8033.5233
YM : LSMAP_JKT
Twitter : @LSMAP          FB / Email : LSMAP.JKT@gmail.com

BIMTEK REVIU DAN ANALISA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

July 16, 2012 Leave a comment

Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah telah menerbitkan Permendagri No. 04 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, hal ini penting karena Reviu Laporan Keuangan merupakan suatu proses menelaah laporan keuangan ke dalam komponen-komponennya. Penelaahan mendalam terhadap masing-masing komponen dan hubungan diantara komponen-komponen tersebut akan menghasilkan pemahaman menyeluruh atas laporan keuangan itu sendiri. Hal ini juga merupakan bagian dari koreksi atas laporan keuangan terhadap temuan-temuan yang mungkin terjadi dalam laporan keuangan oleh BPK maupun BPKP

Dengan Analisis Laporan Keuangan ini diharapkan akan tersaji suatu Laporan Keuangan yang bersih, akuntable dan transparan sehingga dapat terhindar dari berbagai masalah yang mungkin timbul dari Laporan Keuangan, seperti dugaan korupsi maupun kesalahan proses akuntansi dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian akan menambah keyakinan pengguna laporan atas data atau informasi yang tersedia sehingga pengambilan keputusannya menjadi lebih akurat.

WAKTU PELAKSANAAN

  • Angkatan XIII     : Selasa – Rabu, 10 – 11 Juli 2012
  • Angkatan XIV     : Selasa – Rabu, 31 Jul – 1 Agustus 2012
  • Angkatan XV      : Selasa – Rabu, 11 – 12 September 2012
  • Angkatan XVI     : Selasa – Rabu, 25 – 26 September 2012
  • Angkatan XVII    : Selasa – Rabu, 9 – 10 Oktober 2012
  • Angkatan XVIII   : Selasa – Rabu, 23 – 24 Oktober 2012
  • Angkatan XIX     : Selasa – Rabu, 6 – 7 November 2012
  • Angkatan XX      : Selasa – Rabu, 20 – 21 November 2012
  • Angkatan XXI     : Selasa – Rabu, 4 – 5 Desember 2012
  • Angkatan XXII    : Selasa – Rabu, 18 – 19 Desember 2012

TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan akan dilaksanakan di Jakarta. Silahkan hubungi kami untuk dikirimkan surat undangan diklatnya.

MATERI BAHASAN

Silahkan hubungi kami.

KONTAK KAMI

DAFTAR ONLINE Sekarang

PENUTUP

Besar harapan kami Bapak/Ibu dapat mengikuti kegiatan tersebut diatas atau mengirimkan staf yang berkompeten.

DIKLAT PELAYANAN PRIMA BAGI APARAT KELURAHAN DAN KECAMATAN

July 5, 2012 Leave a comment

Tidak dapat dipungkiri, dibeberapa daerah, pelayanan ditingkat Kelurahan dan Kecamatan kepada warganya saat ini kurang maksimal. Minimnya kualitas SDM dapat mengakibatkan pelayanan yang lambat, penuh birokrasi dan kurang profesional kepada warga disekitarnya yang dapat berakibat pula pada menurunnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan diwilayah kelurahan atau kecamatan yang bersangkutan.

Dengan kondisi yang demikian, maka pemerintahan ditingkat kelurahan / kecamatan dituntut untuk mampu meningkatkan pelayanan yang prima serta menjalankan segala fungsi, tugas dan kewenangan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami Lembaga Studi Manajemen Anggaran Publik (LSMAP) dengan ini mengundang Bapak dan Ibu untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan yang akan membahas secara mendalam tentang hal terkait diatas dengan tema “ Pelayanan Prima Bagi Aparat Kelurahan Dan Kecamatan “ yang akan kami selenggarakan pada :

Angkatan XIII          : Kamis – Jumat, 21 – 22 Juni 2012
Angkatan XIV          : Kamis – Jumat, 5 – 6 Juli 2012
Angkatan XV           : Kamis – Jumat, 19 – 20 Juli 2012
Angkatan XVI          : Kamis – Jumat, 2 – 3 Agustus 2012
Angkatan XVII         : Kamis – Jumat, 30 – 31 Agustus 2012
Angkatan XVIII        : Kamis – Jumat, 13 – 14 September 2012
Angkatan XIX          : Kamis – Jumat, 27 – 28 September 2012
Angkatan XX           : Kamis – Jumat, 11 – 12 Oktober 2012
Angkatan XXI          : Kamis – Jumat, 1 – 2 November 2012
Angkatan XXII         : Kamis – Jumat, 22 – 23 November 2012
Angkatan XXIII        : Kamis – Jumat, 6 – 7 Desember 2012
Angkatan XXIV        : Kamis – Jumat, 20 – 21 Desember 2012
 
Tempat                       : Hotel Sentral, Jakarta
Jl. Pramuka Raya Kav. 63 – 64, Jakarta Pusat

INFORMASI DAN PENDAFTARAN :
LEMBAGA STUDI MANAJEMEN ANGGARAN PUBLIK
Telp : 021.43900472, 43900460  Fax : 021.43900472
HP : 0813.8588.3148 / 0858.8033.5233
YM : LSMAP_JKT      Twitter : @LSMAP
http://www.LSMAPCENTER.co.cc

Bimtek Pengelolaan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

June 29, 2012 Leave a comment

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemampuan pengelolaan PAD, maka kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dan mengikuti BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN POTENSI PAJAK & RETRIBUSI DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), yang akan dilaksanakan pada :

JADWAL BIMTEK SEMESTER  II :

KEGIATAN DILAKSANAKAN DI BANDUNG

Angkatan I : Rabu – Kamis, 3 – 4 Mei 2013

Angkatan I : Rabu – Kamis, 17 – 18 Mei 2013

Angkatan I : Rabu – Kamis, 21 – 22 Agustus 2013

Angkatan I : Rabu – Kamis, 4 – 5 September 2013

Angkatan I : Rabu – Kamis, 18 – 19 September 2013

Angkatan I : Rabu – Kamis, 2 – 3 Oktober 2013

Angkatan I : Rabu – Kamis, 16 – 17 Oktober 2013

Angkatan I : Rabu – Kamis, 6 – 7 November 2013

Angkatan I : Rabu – Kamis, 20 – 21 November 2013

Angkatan I : Rabu – Kamis, 4 – 5 Desember 2013

 

BIAYA KONTRIBUSI :

PAKET A (MENGINAP)                      : Rp. 3.750.000,- 

PAKET B (TIDAK MENGINAP)     : Rp. 3.000.000,-

 

 

INFORMASI DAN PENDAFTARAN :

LEMBAGA STUDI MANAJEMEN ANGGARAN PUBLIK (LSMAP)
Telp : 021.43900472, 43900460   Fax : 021.43900472
HP : 0813.8588.3148, 0858.8033.5233
YM : LSMAP_JKT      Twitter : @LSMAP
EMAIL  : lsmap.jkt@gmail.com

DIKLAT PENDALAMAN TUGAS LURAH DAN KEPALA DESA

June 19, 2012 Leave a comment

Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Lurah atau seorang Kepala Desa. Perkembangan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, serta sarana dan prasarana yang ada di tingkat Desa atau Kelurahan, tidak terlepas dari peran penting seorang Lurah atau Kepala Desa diwilayah tersebut dalam menyelenggarakan pemerintahaannya dan memahami tugas serta fungsi yang harus dilaksanakannya.

Guna memaksimalkan peran pentingnya sebagai Lurah atau Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan serta segala kewenangan yang menjadi tanggung jawabnya, maka kami dari Lembaga Studi Manajemen Anggaran Publik (LSMAP) dengan ini mengundang Bapak dan Ibu untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan yang akan membahas secara mendalam tentang hal terkait diatas dengan tema “ Pendalaman Tugas Lurah Dan Kepala Desa “

Diklat ini akan kami selenggarakan pada :
Angkatan XI                : Kamis – Jum’at, 28 – 29 Juni 2012
Angkatan XII               : Kamis – Jum’at, 12 – 13 Juli 2012
Angkatan XIII              : Kamis – Jum’at, 26 – 27 Juli 2012
Angkatan XIV              : Kamis – Jum’at, 9 – 10 Agustus 2012
Angkatan XV               : Kamis – Jum’at, 6 – 7 September 2012
Angkatan XVI              : Kamis – Jum’at, 20 – 21 September 2012
Angkatan XVII             : Kamis – Jum’at, 4 – 5 Oktober 2012
Angkatan XVIII            : Kamis – Jum’at, 18 – 19 Oktober 2012
Angkatan XIX              : Kamis – Jum’at, 1 – 2 November 2012
Angkatan XX               : Kamis – Jum’at, 22 – 23 November 2012
Angkatan XXI              : Kamis – Jum’at, 6 – 7 Desember 2012
Angkatan XXII             : Kamis – Jum’at, 20 – 21 Desember 2012
Tempat                        : Hotel Sentral, Jakarta
Jl. Pramuka Raya Kav. 63 – 64, Jakarta Pusat

INFORMASI DAN PENDAFTARAN :

LEMBAGA STUDI MANAJEMEN ANGGARAN PUBLIK
Telp : 021.43900472, 43900460  Fax : 021.43900472
HP : 0813.8588.3148 / 0858.8033.5233
YM : LSMAP_JKT      Twitter : @LSMAP
http://www.LSMAPCENTER.co.cc

Categories: Diklat Tags: , , , ,

Diklat Implementasi PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penganti PP No. 30 Tahun 1980

September 20, 2011 Leave a comment

PENGANTAR

Sebagaimana telah diketahui bahwa pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai pengganti PP No. 30 tahun 1980 yang perlu untuk diketahui, dipedomani dan dipatuhi oleh setiap PNS. Disiplin pegawai merupakan hal utama yang harus ditanamkan kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebagai abdi Negara, PNS dituntut untuk bekerja secara professional sesuai dengan tugas dan keahlian masing-masing. Sebagai unsur utama Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah, PNS sangat berperan penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Juga memiliki peran yang besar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Dalam rangka membentuk sosok yang dapat menjalankan tugasnya dengan profesioal, maka dianggap penting untuk dilaksanakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) ini, dimana didalamnya memberikan berbagai pengetahuan dalam hal pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika, sikap dan semangat pengabdian, yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara, kompetensi teknis manajerial dan kepemimpinan. Diklat ini bertujuan agar para PNS disamping menguasai pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara, bidang tugas dan budaya organisasi, maka diharapkan juga mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan dan pengayom masyarakat.

TEMA KEGIATAN

Pendidikan dan Pelatihan Implementasi PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penganti PP No. 30 Tahun 1980

WAKTU PELAKSANAAN

  • Angkatan V     : Selasa – Rabu, 4 – 5 Oktober 2011
  • Angkatan VI    : Selasa – Rabu, 18 – 19 Oktober 2011
  • Angkatan VII   : Selasa – Rabu, 1 – 2 November 2011
  • Angkatan VIII  : Selasa – Rabu, 15 – 16 November 2011
  • Angkatan IX    : Selasa – Rabu, 6 – 7 Desember 2011
  • Angkatan X     : Selasa – Rabu, 20 – 21 Desember 2011

TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan akan dilaksanakan di Jakarta. Silahkan hubungi kami untuk dikirimkan surat undangan diklatnya.

MATERI BAHASAN

Silahkan hubungi kami.

KONTAK KAMI

DAFTAR ONLINE Sekarang

PENUTUP

Besar harapan kami Bapak/Ibu dapat mengikuti kegiatan tersebut diatas atau mengirimkan staf yang berkompeten.

Kegiatan Bintek Bendaharawan

June 17, 2011 Leave a comment

Peserta dari Kabupaten Karimun
Tempat : Hotel Sentral – Jakarta
Tanggal : 16 – 17 Juni 2011

Bintek Tata Pengelolaan Keuangan Daerah dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatusahaan Keuangan dan Bendaharawan SKPD

June 10, 2011 Leave a comment

LSMAPDalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas-tugas perbendaharaan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya. Permendagri tersebut memberikan pedoman teknis tentang pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban/pelaporan dan penyampaiannya oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran SKPD, bendahara penerimaan dan pengeluaran PPKD serta Bendahara Umum Daerah. Sebagaimana dimaklumi bahwa dalam penatausahaan pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan oleh para bendahara merupakan salah satu aktivitas penting dalam rangka mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien dan efektif.

Oleh karena itu, diperlukan suatu bimbingan teknis yang dapat memantapkan pemahaman mengenai pelaksanaan tugas-tugas para bendahara baik bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan di SKPD maupuan bendahara di PPKD.

TANGGAL PELAKSANAAN

  • Angkatan XII : Kamis – Jum’at, 16 – 17 Juni 201
  • Angkatan XIII : Kamis – Jum’at, 30 Juni – 1 Juli 2011
  • Angkatan XIV : Kamis – Jum’at, 21 – 22 Juli 2011
  • Angkatan XV : Kamis – Jum’at, 7 – 8 Juli 2011

MATERI BAHASAN

  • Tinjauan komprehensif atas Sistem Penganggaran dan Penatausahaan Anggaran : Methodologi penyusunan anggaran SKPD; Pendelegasian wewenang dari PA kepada KPA; Tugas-tugas Bendahara SKPD; Pengelompokan anggaran belanja kedalam belanja tidak langsung dan belanja langsung; Persiapan pelaksanaan anggaran (penyusunan rancangan DPA dan anggaran kas);
  • Pelaksanaan dan Penatausahaan Anggaran : Karakteristik Sistem UP/UYHD; Tata cara pengajuan SPP UP/GU/TU; Tata cara pengajuan SPP LS; Pembukuan Bendahara Pengeluaran SKPD; Penyiapan SPJ (Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran; Penyiapan SPJ (Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran)
  • Penyusunan Neraca SKPD : Inventarisasi / Pengumpulan Data Aset SKPD; Inventarisasi / Pengumpulan Data Kewajiban (utang) SKPD; Penjurnalan Saldo Awal Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana untuk Neraca SKP;
  • Perpajakan bendahara pengeluaran (PPh dan PPN)
  • Diskusi

Informasi lengkap silahkan hubungi kami.

Diklat Mitigasi, Manajemen Bencana & Penanganan Pengungsi

February 16, 2011 Leave a comment

DASAR PEMIKIRAN

Pemanasan global (global warming) telah berdampak pada perubahan iklim dunia yang juga berimplikasi terhadap kehidupan manusia sebagai bagian dari suatu ekosistem. Letak geografis Indonesia yang berada pada pada garis katulistiwa tentu membawa konsekuensi dengan adanya dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan yang menyertainya, sementara itu jumlah hutan di Indonesia juga terus berkurang karena berbagai faktor. Berbagai daerah di Indonesia merupakan titik rawan bencana, terutama bencana gempa bumi, tsunami, banjir, dan letusan gunung berapi. Wilayah Indonesia dikepung oleh lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Sewaktu-waktu lempeng ini akan bergeser patah menimbulkan gempa bumi. Selanjutnya jika terjadi tumbukan antarlempeng tektonik dapat menghasilkan tsunami, seperti yang terjadi di Aceh dan Sumatera Utara yang kesemuanya tidak dapat dicegah selain hanya meminimalisir jumlah korban dan kerugian. Untuk itu diperlukan suatu sistem dan metode yang tepat dalam manajemen penanggulangan bencana. Bagaimana relokasi pengungsi yang memenuhi standar kesehatan, keamanan dan kenyamanan ? Bagaimana distribusi bantuan untuk korban bencana dapat mencapai sasaran secara cepat dan tepat ? Bagaimana menanggulangi dampak psikologis korban bencana untuk mencapai kehidupan yang berkelanjutan ? Bagaimana menciptakan kembali tatanan ekonomi, sosial dan budaya pasca bencana ?

Untuk menjawab semua permasalahan tersebut dibutuhkan keterlibatan semua pihak baik pemerintah daerah setempat, lembaga sosial, rumah sakit-rumah sakit, aparat kemanan dan berbagai lembaga lainnya. Kesemuanya harus bersinergi dan secara aktif terlibat dalam penanggulangan bencana. Relokasi dan distribusi bantuan bagi para korban yang cepat, tepat, profesional dan transparan harus benar-benar terwujud melalui mekanisme tanggap darurat yang dikoordinasi oleh pemerintah daerah.

MAKSUD DAN TUJUAN

  1. Dengan diselenggarakannya diklat ini diharapkan dapat merumuskan dan menstandarkan Sistem Penanggulangan Bencana yang berbasis kemanusiaan, beradap dan berkeadilan sosial.
  2. Dapat merumuskan pokok-pokok pikiran dalam manajemen penanggulangan bencana sehingga dapat tercipta suatu sistem penanggulangan yang cepat, tepat, profesional, transparan dan akuntabel.
  3. Mencari format yang tepat dalam membuat rekomendasi yang diusulkan dapat menjadi payung hukum kepada institusi yang profesional dan terlatih dalam penanggulangan bencana demi terwujudnya hubungan antar instansi / lembaga yang bersinergi.

TARGET PESERTA

Workshop ini diharapkan dapat diikuti oleh minimal 150 peserta dari berbagai instansi diseluruh Indonesia :

  • Pemerintah Daerah
  • DPRD
  • Basarnasda
  • Komando Daerah Militer
  • Polisi
  • Rumah Sakit Dan PMI
  • BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta
  • Akademisi dan Praktisi Lingkungan Pejabat Pemerintah Daerah Tingkat I dan II

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Hari / Tanggal  : 3 – 4 Maret 2011

Tempat               : Jakarta

BIAYA KONTRIBUSI & FASILITAS

Biaya kontribusi sebesar : Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) per Peserta
Dengan fasilitas Peserta :

  • Materi / Modul diklat (Diklat kit)
  • Akomodasi hotel selama 3 hari, 1 kamar untuk 2 orang (twin sharing)
  • Makan pagi, siang dan malam serta 2 X rehat kopi selama workshop
  • Sertifikat diklat dari LSMAP
  • Sofcopy materi dalam CD-R

INFORMASI

Lembaga Studi Manajemen Anggaran Publik
Telp. 021.43900472, 43900460
Fax. 021. 43900472
Email : lsmap.jkt@gmail.com
web : www.lsmapcentre.co.cc

PENGUMUMAN PELATIHAN PEMBENTUKAN SAKSI AHLI PENGADAAN BARANG/JASA

January 28, 2011 Leave a comment

Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah seringkali dapat menimbulkan permasalahan hukum baik itu berupa berupa permasalahan hukum pidana (korupsi atau pidana biasa), persaingan usaha, perdata dan tata usaha negara. Permasalahan hukum ini hampir terjadi di seluruh Instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah serta dan penyedia barang/jasa pemerintah. Untuk itu diperlukan saksi ahli dalam bidang penanganan permasalahan hukum bidang pengadaan B/J Pemerintah.

Sampai saat ini saksi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah di LKPP masih sangat kurang dan berdasarkan sebaran kasus dan kuantitas pengadaan barang/jasa pemerintah tentunya masih banyak dibutuhkan Saksi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sehubungan dengan tuntutan dan kebutuhan lapangan yang sudah sangat mendesak, Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP bermaksud menyelenggarakan kegiatan Pencetakan Saksi Ahli Baru yang akan dilaksanakan selama 5 (Lima) hari di Jakarta dengan target peserta ± 40 orang.

Jadwal Pelaksanaan : 21 February – 25 February 2011

Lokasi : Jakarta*

Persyaratan Peserta yang dapat mengikuti pelatihan ini adalah :

1. Anggota IAPI bersertifikat ahli pengadaan minimal L4 atau

2. Peserta TOT Pengadaan B/J Pemerintah bersertifikat ahli pengadaan minimal L4 dan

3. Pernah menjadi PPK/Panitia Pengadaan Barang/Jasa minimal selama 3 tahum sejak diberlakukannya Keppres 80 Tahun 2003

4. Berintegritas tinggi

5. Berminat menjadi saksi ahli

Informasi lain adalah sebagai berikut :

1. Prioritas Calon Peserta berdasarkan kuota yang telah ditetapkan oleh LKPP, dan keputusan penetapan peserta tidak dapat diganggu gugat

2. Informasi pendaftaran : Yuyu Yulianti (Hp : 081322314212, Email : yuyu@lkpp.go.id) atau Sari Melani (Hp : 02198820440, Email : sari.melani@lkpp.go.id) atau Telp : 021-7991025, Fax : 021-7989284, 7989322

3. Panitia menyediakan Akomodasi bagi Peserta

4. Transportasi peserta dari/ke tempat pelatihan dibiayai oleh Peserta atau Instansi Asal Peserta

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Catatan *) : Masih menunggu kepastian hotel

Sumber :  www.lkpp.go.id

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.